TASIFETO TIMUR – Sebanyak 350 orang pemilik tanah di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur ikut terlibat dalam pemasangan 1.028 patok tanah sebagai dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dicanangkan pada, Jumat 3 Februari 2023.
Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) ditandai dengan pemasangan patok dan Penandatanganan Berita Acara GEMAPATAS Serentak 1 Juta Patok di seluruh Indonesia oleh Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Belu, Ludgardis Blitanagy, S.Sos.
Pemasangan Patok di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Belu diikuti dr. Taolin Agustinus, Direktur Jendral (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ir. Gabriel Triwibawa., Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo, S.H. M.H.
Pada kesempatan itu, Bupati Belu mengatakan, kegiatan yang dipusatkan di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur ini merupakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
“Saya yakin di Kabupaten Belu ini masih banyak sekali batas-batas yang belum memiliki patok,” singkatnya.
Oleh karena itu pentingnya dipasang patok agar menghindari sengketa antar sesama warga terkait batas-batas tanah yang dimiliki.
“Budaya kita cenderung menggunakan perasaan untuk mengatur batas-batas ini. Tetapi hari ini kita sudah canangkan untuk memasang patok dengan melibatkan Pemerintah Desa, RT/RW, Lurah, Camat dan masyarakat,” katanya.
Keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemasangan patok ini, agar tidak terjadi bias penafsiran yang cenderung saling menyalahkan.
“Kenapa kita lakukan ini bersama, jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah yang tanam sendiri. Kegiatan ini sudah dikoordinasi bersama pemerintah desa dan antara warga yang memiliki batas. Dengan pemasangan patok ini, kita akan mendapatkan kepastian pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan proses sertifikasi,” tandasnya.
Disisi lain, Bapak Menteri menekankan bahwa warga memiliki kepastian untuk memiliki sertifikat, seperti kita disini memiliki ekosistem pertanian dan dengan kepemilikan sertifikat ini masyarakat juga dapat menggunakan sertifikat ini sebagai jaminan untuk meningkatkan UMKM dan wirausaha lainnya.
“Jadi sertifikat ini bisa kita gunakan untuk meminjam modal baik itu di bidang pertanian dan sebagainya, dan saya mengajak seluruh masyarakat di Tulakadi untuk menggaungkan di seluruh Kabupaten Belu,” pinta Bupati Belu.
Lanjutnya, setiap Bupati turun ke desa akan mengecek keberadaan tanah masyarakat yang sudah bersertifikat dan patok batas tanah.
“Di Desa Tulakadi ini ada 1.028 patok, dan masing -masing berswadaya membuat patok. Kalau bisa patok ini dijaga dan dikawal untuk bertahan seumur hidup. Kita kuatir jangan sampai ada yang mencabut atau membuat rusak serta bergeser,” ungkapnya.
Disampaikan pula, di tahun 2023 ini direncanakan ada 1.703 sertifikat tanah di 19 desa. Sertifikasi tanah ini sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Belu.
“Oleh karena itu, kita mengajak semua ayo pasang batas di tanah masing-masing sehingga kita tidak cekcok dan menghindari caplok tanah. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agraria dan Dirjen atas penghargaan RTH Award pada tahun 2022. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kabupaten,” ujar Bupati Belu.
Bupati Belu menjelaskan, sejak program ini diuncurkan telah terbit 3.300 sertifikat pada tahun 2021, 2.700 sertifikat pada tahun 2022 dan 1.700 sertifikat di tahun 2023.
“Oleh karena itu, sekali lagi ayo pasang patok agar tidak cekcok dan ayo pasang patok agar terhindar dari caplok,” ajak Bupati Belu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa yang hadir langsung di Desa Tulakadi mengharapkan, kegiatan GEMAPATAS dapat membangun daerah, terutama daerah yang berada di perbatasan agar dapat menjaga pilar-pilar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Untuk Provinsi NTT sendiri akan dipasang 10.000 patok batas tanah dengan melibatkan kurang lebih 3.000 orang pemilik tanah,” ungkapnya. (prokopimbelu).