Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU— Selasa (04/05), Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat pembahasan Rancangan Rekapitulasi Pagu Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 setelah Refocussing dan Realokasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Rapat yang dibuka oleh Pj. Sekda Belu – Frans Manafe, S.Pi ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemkab Belu bertempat di Lantai 1 (satu) Kantor Bupati Belu, Senin (03/05).
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan orang berdiri
Pj. Sekda Belu – Frans Manafe, S.Pi mengatakan kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya terkait refocussing dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021.
“ Hari ini ditindak lanjuti dengan pembahasan RKA dari masing-masing OPD baik itu yang mendapatkan tambahan anggaran berdasarkan hasil refocussing dan realokasi maupun yang mengalami pengurangan dan ini harus dijalankan sesegera mungkin sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Pj. Sekda Belu mengungkapkan anggaran refocussing dan realokasi ini berdasarkan kebutuhan. Yang menjadi prioritas utama adalah untuk penanganan Covid-19 di Bidang Kesehatan baik untuk pencegahan maupun untuk pengobatan, perawatan dan pengawasan. Yang kedua refocussing untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Ketiga refocussing untuk dampak ekonomi terkait dengan adanya pandemi Covid-19, dan yang ke empat refocussing untuk dana bencana alam lainnya. Hal ini harus segera ditindak lanjuti supaya seluruh kegiatan bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan.
Mungkin gambar satu orang atau lebih
Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sekda Belu – Johanes Andes Prihatin, SE., M.Si menyampaikan, dalam APBD ada dua perlakuan dalam konteks refocussing dan realokasi. Dua perlakuan ini yang pertama adalah pengurangan belanja diakibatkan karena pengurangan pendapatan dana transfer umum sebesar 17 miliar lebih dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten. Yang kedua sekurang- kurangnya sekitar 84 miliar harus kita refocussing dan realokasi kategorinya untuk dua komponen utama yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengurangan dampak sosial.
Oleh karena itu, Plt. Asisten Pemerintahan mengajak kerjasama dari setiap Pimpinan OPD jika ada program kegiatan yang dikurangi dan apabila ada program dan kegiatannya ditambahkan, kepada OPD yang bersangkutan mohon untuk dipahami bahwa itu juga termasuk dalam konteks pemberdayaan penanggulanan dampak sosial dan dampak ekonomi akibat Covid-19. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada penambahan itu akan kita kawal melalui TAPD ini.
Mungkin gambar 1 orang dan duduk
Adapun besaran pengurangan maupun penambahan Refocussing dan Realokasi pagu anggaran sementara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu penambahan sebesar Rp. 1,9 Miliar lebih, Rumah Sakit Umum Daerah penambahan Rp. 43 Miliar lebih, Dinas PU Kabupaten Belu berkurang Rp. 53 Miliar Lebih, Satpol PP berkurang Rp. 700 Juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkurang Rp.750 juta, Dinas Sosial Kabupaten Belu ada penambahan Rp. 11,9 Miliar lebih, Dinas Nakertrans penambahan rlRp. 750 juta, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkurang Rp. 400 juta, Dinas Lingkungan Hidup berkurang Rp. 2,5 miliar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkurang Rp. 250 juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkurang Rp. 500 juta, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berkurang Rp. 250 juta, Dinas Perhubungan Kabupaten Belu berkurang rp. 1,250 juta, Dinas Kominfo Kabupaten Belu berkurang Rp. 750 juta, Dinas Koperasi dan UKM berkurang Rp. 250 juta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkurang Rp. 200 juta, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkurang Rp. 2 Miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkurang Rp. 300 juta, Dinas Perikanan berkurang Rp. 83 juta, Dinas Pariwisata berkurang Rp. 5 miliar lebih, Dinas Peternakan dan Keswan berkurang Rp. 582 juta lebih, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkurang Rp. 2 Miliar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertambah Rp. 1 miliar, Sekretariat Daerah berkurang Rp. 6 miliar lebih, ( Bagian Pemerintahan berkurang rp. 250 juta, Bagian Hukum berkurang Rp. 250 juta, Bagian Adm. Pembangunan berkurang rp. 250 juta, Bagian Kesra berkurang Rp. 1,3 miliar lebih, Bagian Organisasi berkurang Rp. 250 juta, Bagian Umum termasuk belanja Pimpinan Daerah berkurang Rp. 3,5 miliar, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berkurang rp. 250 juta, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berkurang Rp. 400 juta, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berkurang rp. 175 juta), Sekretariat DPRD berkurang Rp. 5 miliar, BP4D berkurang Rp. 2,5 Miliar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertambah Rp. 21 miliar, Badan Pendapatan Daerah berkurang Rp. 1,5 miliar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD berkurang Rp. 3 miliar, Badan Pengelola Perbatasan Daerah berkurang Rp. 100 juta, Inspektorat Rp. 1,2 miliar lebih, Badan Kesbangpol berkurang Rp. 950 juta, Kecamatan Kota Atambua bertambah Rp. 470 juta, Kecamatan Atambua Selatan bertambah Rp. 1,4 miliar lebih, Kecamatan Atambua Barat bertambah 410 juta, sedangkan kecamatan lain tidak mengalami perubahan. Uraian data rancangan anggaran tersebut diatas bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut sebelum penetapan anggaran.
Berita/Foto : Novita, Dora,Sipri,Hiro
Editor: Elias Mali
Facebook