Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU–Rabu (29/07), Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Permendagri Nomor 119 tahun 2019, Permenkeu Nomor 78 tahun 2020, Surat Edaran Mendagri Nomor 441, tanggal 23 Juni 2020, Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS menggelar Vidcon bersama 132 Daerah dalam Wilayah Indonesia Timur. Khusus untuk Kabupaten Belu Vidcon diikuti oleh Penjabat Sekda Belu Drs. Marsel Mau Meta dan Kepala BPJS Cabang Atambua Munaqib, bertempat di ruang Kerja Sekda Belu.
Usai mengikuti vidcon Penjabat Sekda Belu Drs. Marsel Mau Meta kepada media mengatakan Vidcon ini dilaksanakan untuk membahas Perpres terbaru, dan juga membahas kepesertaan keluarga –keluarga kurang mampu dalam program JKN –KIS.
Menurut Penjabat Sekda Belu, sesuai data yang dikeluarkan oleh BPJS Cabang Atambua, di Kabupaten Belu saat ini masih ada sekitar 5000 warga tidak mampu yang belum menikmati Pelayanan kesehatan Gratis melalui BPJS sehingga akan segera diusahakan untuk didaftarkan menjadi peserta JAMKESDA dalam waktu dekat ini.
“Kami sudah mencoba menghitung dan sesuai perhitungan kita hanya butuh tambahan anggaran berkisar 500-600 juta rupiah, yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan dan akan di bahas dalam sidang Perubahan Anggaran mendatang.” Ujar Mau Meta.
Menurut penjabat sekda yang merangkap sebagai Kaban Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Belu ini, dengan memasukan sejumlah masyarakat tidak mampu sebagai peserta JAMKESDA Kabupaten Belu, dipastikan sampai Bulan Desember 2020 mendatang semua masyarakat tidak mampu sudah menikmati pelayanan kesehatan gratis.
“Kita akan duduk bersama Dinas sosial dan pihak BPJS untuk meghitung secara bersama sehingga bisa mendapat satu angka pasti dan menambahkan apa yang akan dilakukan harus benar-benar berpedoman pada Perpres dan segala turunannya sehingga tidak dikenakan sangsi dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Sementara Kepala BPJS cabang Atambua Munaqib mengatakan sampai saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya ada satu Kabupaten yang melaksanakan kesehatan gratis tidak tergabung dalam JKN-KIS. Untuk itu pihak BPJS terus melakukan upaya persuasive dengan menyurati pemangku kepentingan utama di dearah tersebut untuk wajib menyesuaikan dengan Undang-UndangNomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Udang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial.
Menurut Kepala BPJS Cabang Atambua, sampai dengan saat ini hampir semua Kabupaten di Wilayah NTT sudah menjalankan Program kesehatan gratis berintegrasi dengan BPJS, hanya tinggal satu Kabupaten yang belum berintegrasi dengan BPJS yaitu Kabupaten Malaka.
‘’Kita sudah melaksanakan segala upaya memanfaatkan berbagai forum untuk menyampaikan hal terkait program JKN-KIS yang merupakan salah satu program strategis nasional yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyrakat, dan Pemerintah sudah menetapkan tidak boleh ada skema penjaminan kesehatan yang sebahagian atau seluruhnya menyerupai JKN-KIS.
‘’Kalau masyarakat pernah mendaftar sebagai peserta JKN-KIS menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan maka di master file BPJS kesehatan tetap tercatat kecuali meninggal,” Pungkasnya.
Berita/Foto: Tim peliput

 

Facebook