Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU—Selasa (19/05), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Monitoring Center For Prevention melalui Video Conference yang diikuti Inspektur Inspektorat, Sekwan, Kepala BP4D, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belu bersama Seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Belu mengikuti Video Conference bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Belu.
Sosialisasi MCP melalui Vidcon bersama KPK RI ini bertujuan memberikan pemahaman terkait pedoman pelaporan dan pengisian dokumen pendukung dari delapan area intervensi dalam program pencegahan korupsi terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Delapan area intervensi yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola Dana Desa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu – R. Th. Jossetiawan Manek, S.Pt mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar bagaimana delapan area intervensi yang harus pemerintah daerah penuhi, terkait dengan pemenuhan infrastruktur pemerintah secara bertahap dalam tahun berjalan.
Dikatakan Inspektur sekarang sudah triwulan kedua khusus Kabupaten Belu pergerakan masih lambat, sehingga melalui sosialisasi ini Sekwan, BP4D, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di undang agar area-area mana terkait infrastruktur yang harus di penuhi dalam Tahun Anggaran 2020.
Dijelaskan pula bahwa OPD yang di undang langsung membahas bersama KPK RI tentang pemenuhan infrastruktur termasuk perencanaan anggaran maupun pengadaan barang dan jasa, kompenen ini sangat penting bagi KPK karena berkaitan dengan pencegahan korupsi.
Video Conference Monitoring Centre for Prevention akan kembali di laksanakan pada tanggal 26 dan 27 Mei Tahun 2020 mendatang.
Berita/Foto : Ria Mauk dan Sipri Luma

 

Facebook