Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU–Selasa(21/04), Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Belu – Drs. Marsel Mau Meta mengikuti Video Conference (VIDCON) yang digelar Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Ruang Media Center Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Kabupaten Belu, pada hari Senin, 20 April 2020.
Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini dilakukan untuk menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ dan No.177/07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
Rakor yang dilakukan melalui Video Conference ini dipimpin oleh Sekretaris Inspektur Jenderal – Dr. Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA dan dihadiri PLT. Dirjen Bina Keuangan Daerah – Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si, PLT. Dirjen Bina Adwil Kemendagri – Drs. Safrizal ZA, M.Si. dengan membahas Refocusing dan Realokasi pada APBD Tahun Anggaran 2020.
Sekretaris Ispektur Jenderal – Dr. Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA yang juga sebagai moderator dalam rakoor tersebut mengatakan ada 3 hal yang akan dibahas dalam rapat koordinasi ini yakni terkait penyesuaian anggaran pendapatan belanja daerah dan pengamanan daya beli masyarakat serta perekonomian nasional, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung hal-hal yang terjadi dalam penanganan Covid -19.
Pada kesempatan yang sama Dirjen Bina Keuangan Daerah – Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si mengungkapkan ada 3 pos alokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19 yang meliputi penanganan kesehatan sebesar 24 triliun atau 42,18 persen, dampak ekonomi 7,8 triliun atau 3,24 persen dan penyediaan jaminan sosial 44,68 triliun, selain itu bantuan sosial murni untuk tahun anggaran dengan jumlah bantuan sosial 38,78 triliun dan bantuan sosial murni 12,56 triliun.
Selain itu, PLT. Dirjen Bina Adwil Kemendagri – Drs. Safrizal ZA, M.Si mengungkapkan dalam rangka percepatan Covid-19, Kemendagri akan memberikan buku pedoman kepada Pemerintah Daerah yang berisikan menu-menu kegiatan yang sifatnya adalah open menu yang artinya Pemerintah Daerah bisa kembangkan isi buku sesuai dengan strategi dan karakter yang ada pada masing-masing daerah.
Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Video Coference tersebut di hadiri Sekretaris Daerah se-Indonesia, para Kepala BPKAD se-Indonesia, Kepala BP4D se-Indonesia, Kepala Dinas Sosial se-Indonesia, dan Inspektorat.
Berita/Foto: Asih Mukti & Jun Naibuti

 

Facebook