Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU–Jumat (10/04). Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH didampingi Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan, Plt. Sekda Belu Drs. Marsel Mau Meta, Kapolres Belu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Direktur RSUD Mgr. Gabriel Manek, Atambua, Pejabat Mewakili Dandim 1605 Belu, mengikuti Video Conference (VIDCON) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri bertempat di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Kabupaten Belu, Kamis (9/4).
Dalam Vidcon tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) – Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D menjadi moderator Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah di Pimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) – Prof. Mahfud MD, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Kepala BNPB selaku Kepala Gugus Tugas Pusat dengan seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.
Menteri Sosial – Juliari P. Batubara , memaparkan akan menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) setiap bulan mulai April hingga Juni 2020 sebagai upaya mengatasi dampak ekonomi masyarakat terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat wabah COVID-19. Penerima PKH itu naik dari yang awalnya 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga per bulan mulai April-Juni. Tak hanya itu, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Jabodetabek dan di luar Jabodetabek Sebesar Rp.600.000 per bulan selama 3 Bulan.
Tak sampai di situ saja, program jaring pengaman sosial juga diproyeksikan pada 24 juta pelanggan listrik 450 VA yang digratiskan selama 3 bulan dan 7 juta pelanggan 900 VA yang akan didiskon 50 Persen; Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp. 20 triliun; Rp. 25 triliun untuk Operasi Pasar dan Logistik; serta pengaturan kemudahan kredit.
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar efektif, maka Pemda harus memperhatikan dan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, landasan hukum bagi pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kedua, memastikan Pemda memberikan hibah/bansos (sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020). Hibah/Bansos dari Pemda menyasar masyarakat di luar penerima bantuan dari Pemerintah Pusat.
Ketiga, pola penyaluran bantuan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat.
Keempat, tersosialisasinya kanal pengaduan bagi masyarakat.
Kelima, pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian selama masa pandemi.
Sementara itu, Menteri Keuangan – Sri Mulyani meminta kepada seluruh pemerintah daerah dapat memotong anggaran perjalanan dinas, belanja barang, dana pemeliharaan, honorarium, belanja modal (berupa kontrak proyek). Pemotongan ini dialihfungsikan untuk dana kemanusiaan dalam menghadapi Covid-19.
Menkeu Sri Mulyani juga mengajak untuk bersama – sama fokus kepada tiga hal di antaranya kesehatan, kedua, menolong masyarakat seperti pemerintah pusat mengalokasikan untuk bantuan sosial mulai dari biaya listrik yang dibebaskan, PKH dinaikkan, dan banyak bansos yang ditambah dari pusat, daerah juga harus mengalokasikan; dan ketiga, bantu dunia usaha untuk mencegah terjadinya PHK, terutama perusahaan kecil menengah, perbankan, dan OJK bantu relaksasi, impor bahan baku, dari bea cukai bebaskan, pajak relaksasikan, turunkan pajak korporasi, semua kita keroyok, daerah juga bantu, jangan sampai perusahaan bangkrut, bantu mereka bertahan di situasi ini.
Menkeu juga menambahkan bahwa untuk mekanisme pemberian insentif bagi tenaga medis, Kementerian Keuangan RI akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI terkait regulasinya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) – Abdul Halim Iskandar mengatakan Dana Desa sebagaimana arahan yang baru disampaikan Bapak Presiden adalah untuk kepentingan bansos, jadi sasaran bansos ini adalah mereka yang sama sekali belum mendapatkan manfaat.
“Jadi intinya Bapak Presiden tidak ingin ada celah sedikitpun di desa, warga yang terdampak Covid-19 tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itulah makanya, menurut Menteri PDTT, Dana Desa juga untuk kali ini digunakan untuk kepentingan bansos dengan sasaran yang belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan non-tunai (BPNT), serta bantuan-bantuan lain dari kebijakan APBN,”ungkapnya.
“Dengan demikian, maka kebijakan ini akan menutup seluruh celah sehingga tidak ada satupun warga kita di manapun dia berada tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah. Ini yang menjadi arahan Bapak Presiden,” pungkas Menteri Desa PDTT.
Foto/Berita: Anna Ukat & Bene Luan
Facebook