RAIH PENGHARGAAN DENGAN PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI DARI KOMISI OMBUDSMAN, PLAZA PERIJINAN ATAMBUA KABUPATEN BELU TERBAIK DI NTT

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU–Senin (02/12), Semenjak dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu pada tanggal 15 Januari hingga sekarang Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua telah menyelenggarakan 63 ijin, dari 63 jenis ijin tersebut 14 jenis perijinan sudah dilakukan secara online dan sisanya sedang dalam proses peralihan dan diakhir Tahun 2019 direncanakan semua jenis perijinan akan dilaksanakan secara online.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, tersenyum, duduk, tabel dan dalam ruangan

Hal ini disampaikan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu – Dra. M. K. Eda Fahik diruang kerjanya, Senin (02/12), setelah kembali dari menerima penghargaan dengan predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik, berdasarkan penilaian dari Komisi Ombudsmen Republik Indonesia di Jakarta.

“Kami baru memulai aktifitas Pelayanan Publik di gedung ini sejak tanggal 15 Januari tahun 2019, sampai saat ini sudah ada 63 jenis perijinan yang diselenggarakan, dan dari jumlah tersebut sudah 14 jenis perijinan yang dilakukan secara online sementara sisanya sedang dalam proses perubahan dan diusahakan agar diakhir tahun 2019 ini semua jenis pelayanan dapat terselenggara secara online”, ujar Kadis.

Keterangan foto tidak tersedia.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018, maka seluruh proses perijinan dan non perijinan di Kabupaten harus diselenggarakan secara terpadu dalam satu atap sehingga memudahkan masyarakat Kabupaten Belu untuk mengurus segala bentuk perijinan dengan biaya murah, cepat dan tepat waktu sesuai Standar Operasi Pelayanan yang telah ditetapkan.

Adapun sarana prasarana yang mendukung aktifitas pelaksanaan pengurusan perijnan di gedung yang baru direnovasi pada tahun 2018 tersebut, selain terdapat cafe juga dilengkapi dengan ATM center, sehingga bisa memudahkan para pengurus ijin maupun petugas untuk memperoleh makanan dan menarik uang tunai.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang duduk dan dalam ruangan

” Setelah mengusulkan dan disetujui agar eks Kantor Bupati dijadikan sebagai tempat Pelayanan Publik, dan atas dukungan Pemerintah Kabupaten Belu dalam hal Ini melalui Bupati dan Wakil Bupati bersama DPRD Kabupaten Belu menyetujui sejumlah dana yang dialokasikan pada perubahan Anggaran 2018 sehingga kita melakukan renovasi gedung ini dan melakukan pemeliharaan termasuk kita membangun satu gedung pendukung di sebelah kiri daripada Plaza ini yaitu Cafe Container yang sudah berfungsi sejak tanggal 25 Oktober 2019, dilengkapi juga dengan ATM Center. ATM center Ini sampai dengan saat ini sudah ditempati ATM dari Bank NTT dan ATM dari Bank BNI, sementara tiga Bank lainnya masih dalam proses untuk nantinya mereka tempatkan ATM center,” ujar mantan Asisten administrasi Setda Kabupaten Belu ini.

Untuk diketahui, ruangan pelayanan di Kantor Plaza Pelayaan Publik ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ruang informasi di mana para pemohon datang pertama di ruang informasi dan akan diarahkan oleh staf informasi, misalnya untuk mengurus izin membangun langsung diarahkan ke petugas konsultasi sehingga mendapatkan informasi berkaitan dengan ijin yang akan diurus. Setelah itu pemohon akan menyesuaikan atau melengkapi seluruh persyaratan dan selanjutnya pemohon akan bertemu dengan petugas di Front Office di PTSP yang dikelola oleh DPM PTSP.

Gambar mungkin berisi: 3 orang, orang berdiri dan dalam ruangan

Sampai dengan saat ini Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua sudah mengintegrasikan perijinan maupun non perijinan Publik di Kabupaten Belu di mana sudah beberapa OPD yang bergabung di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga ada Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Bank NTT dan PDAM di mana memudahkan masyarakat kita untuk dapat klaim terhadap pelayanan air maupun pembayaran rekening air.

Selain BUMD ada juga BUMN yang sudah bekerja sama seperti PT.Posindo, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Selain itu juga dari Kementerian Lembaga yang bergabung dengan Plaza Pelayanan Publik yaitu dari BEA Cukai, Imigrasi Atambua juga dari Karantina. Pajak Pratama juga sudah ditempatkan di Gedung ini, sehingga pemohon yang ingin mengurus data wajib pajak sudah bisa mengurusnya disini .

Dalam waktu dekat akan dilakukan koordinasi dengan Polres Belu agar pengurusan surat surat keterangan pengurusan SKCK dan lain-lain bisa diselengarakan juga di Mall Perijinan. Sarana Pendukung lainnya selain untuk Front Office, ada juga tempat untuk area bermain anak dan ruang menyusui bagi ibu menyusui. Dilengkapi juga dengan ruang rapat juga ruangan untuk memproses seluruh ijin. Selain itu juga ada ruangan untuk laporan kegiatan penanaman modal, ada dua fungsi yang dimiliki yaitu fungsi penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk memfasilitasi masyarakat kita di dalam melakukan pelaporan perijinan secara online.

Sejak difungsikan pada tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan saat Ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu sudah mendapatkan 4 Penghargaan. Penghargaan Pertama pada bulan Juni oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Berkaitan dengan Inovasi Penyelenggaraan Publik di Kabupaten Belu, Penghargaan Kedua juga dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penghargaan karena sesuai dengan penilaian setelah disandingkan dengan 22 Kabupaten Kota bahwa Kabupaten Belu keluar sebagai PTSP Prima Terbaik dan diberikan Penghargaan dengan Nilai 249, dan merupakan skor paling tinggi di NTT.Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih dan orang duduk

Selanjutnya pada bulan Oktober 2019, Dinas Perijinan Penanaman Modal Satu Pintu mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia, karena telah memproses Ijin melalui Aplikasi Sicantik untuk 14 jenis Ijin, Ini sejalan dengan Program Pemerintah untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana Kabupaten Belu sudah memulainya dan setelah dilakukan penilaian yang sudah menggunakan Aplikasi Sicantik hanya ada 6 Kabupaten di seluruh Indonesia dan didalamnya termasuk Kabupaten Belu, sehingga Kabupaten Belu mendapat Penghargaan sebagai Inisiator Terbaik Penggunaan Sicantik di Indonesia.

Beberapa saat lalu Plaza Perijinan didatangi oleh Ombudsman Republik Indonesia dan melakukan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu berkaitan dengan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Belu, di mana dari 63 Ijin yang sudah dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu sudah dilengkapi dengan standar Pelayanan Publik dan dilengkapi juga dengan Standar Operasi Prosedur ( SOP ) serta alur pengaduan mekanisme pengaduan, seluruhnya sudah lengkap sehingga akan memudahkan masyarakat pemohon untuk datang dan memperoleh informasi apa saja yang menjadi syarat daripada Ijin-Ijin terkait. Sehubungan dengan Penilaian Ombudsman Republik Indonesia maka pada tanggal 27 November 2019, Pemerintah Kabupaten Belu untuk keempat kalinya mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat Kepatuhan Tinggi 2019 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri dan dalam ruangan

Ini sesuatu hal yang membanggakan Pemerintah Kabupaten Belu dimana dari 13 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi NTT yang dinilai, Kabupaten Belu di nyatakan sebagai Kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik dengan nilai 86,85 dan dari 215 Kabupaten di Indonesia Kabupaten Belu menempati urutan ke 40 dengan nilai Tinggi 86,85 pada Zona Hijau, dengan demikian terjadi lompatan satu tingkat dimana pada tahun 2018 Kabupaten Belu masih berada pada zona merah, dan 1 tahun kemudian yaitu pada tahun 2019 langsung menempati zona hijau melewati zona kuning. Hal ini tidak terlepas dari dukungan Pimpinan Daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati Belu juga dukungan dari DPRD Kabupaten Belu dan lebih khusus bagaimana kerjasama kolaborasi dari seluruh aparatur Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Belu bersama Kementerian Lembaga BUMN, BUMD yang bekerjasama sehingga Kabupaten Belu bisa mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi ditahun ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk juga sebagai salah satu instansi yang turut dalam penilaian KPK untuk Pencegahan Pemberantasan Korupsi dimana Rencana Aksi yang telah dilakukan dari Dinas saat ini telah mencapai nilai 79%, sementara masih sebagai nilai tertinggi untuk tingkat Kabupaten. Dengan kunjungan KPK ini dalam rangka Uji petik pengaduan, Nilai-Nilai pencegahan pemberantasan korupsi dari DPMPTSP bisa meningkat. Setiap orang yang ingin mengurus Ijin atau Non Ijin di Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua Pemohon tidak diperkenankan untuk bertemu langsung dengan seluruh Pejabat Struktural yang ada, jadi Pemohon hanya sampai pada ruang Informasi dan Front Oficce, sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Berita/Foto: Anna Ukat, Sipri Luma dan Bene Luan

Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *