Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (24/10), Sebanyak 4 etnis yang tergabung dalam kelompok pengrajin tenun ikat yang ada di Kabupaten Belu, yakni etnis Bunak, Dawan, Tetun dan Kemak mengikuti Sosialisasi dan Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) bertempat di Hotel Paradiso Atambua.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT ini dibuka oleh Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan didampingi Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham NTT – Dra. Dientje E. Bule Loga, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi NTT dan Sekretaris Disperindag Kabupaten Belu.

Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan usai membuka kegiatan MPIG mengatakan kegiatan MPIG ini sangat penting untuk memfasilitasi sertifikasi indikasi geografis khususnya tenun ikat serta memberikan perlindungan hukum terhadap produk tenun ikat sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku tenun ikat tradisional yang ada di Kabupaten Belu.

” Ini sesuatu yang baru bagi saya, tetapi setelah saya coba menyimak tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita dan para pengrajin tenun, sehingga orang tidak dapat mengklaim atau meniru bahwa itu sebagai hasil karya mereka,” ungkapnya.

Gambar mungkin berisi: 9 orang, orang duduk dan sepatu

Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT – Dra. Dientje E. Bule Loga menyebut, kedatangan pihaknya di Kabupaten Belu dalam rangka memberikan perlindungan kepada semua mitra pengrajin tenun di Kabupaten Belu yang belum terdaftar, Karena menurut Dientje tenun merupakan kekayaan turun – temurun yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Belu sehingga perlu dilindungi oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dientje menambah, kekayaan intelektual ini merupakan warisan leluhur yang disebut indikasi geografis karena merupakan tanda atau ciri dari suatu wilayah sehingga menciptakan hasil karya intelektual.

Gambar mungkin berisi: 11 orang, orang duduk

” Potensi – potensi ini harus segera didaftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga ketika ada pihak yang tidak bertanggungjawab, maka bisa diproses secara hukum,” ujarnya.

Bertindak selaku narasumber dalam sosialisasi ini, yakni Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT – Dra. Dientje E. Bule Logo dengan materi Salayang Pandang HAKI dan Solidaman Bertho Plaituka, SH. M.Hum dengan materi Perancang Peraturan Perundang – Undangan.

Foto/berita : Frans Leki/Hengki Mau

Facebook