BNPP GELAR RAKOR PERENCANAAN TATA RUANG DI KAWASAN PERBATASAN

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (20/09), Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Belu Tahun 2019 bagi 95 Peserta OPD dan Camat se-Provinsi NTT, bertempat di Aula Hotel Kingstar Atambua.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang duduk dan dalam ruangan

Rapat Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Belu Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta sumber daya masyarakat perbatasan, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan juga membangun komunikasi dan sinkronisasi program kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan serta membangun pemahaman persepsi yang sama dan merencanakan program kegiatan dalam mengelola kawasan perbatasan untuk mendapatkan pemetaan ruang yang maksimal sesuai fungsinya.

Dalam sambutannya Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH mengatakan dengan tujuan dilakukan rapat koordinasi ini untuk melahirkan maping perencanaan percepatan pembangunan khususnya di kabupaten belu dimana Kabupaten Belu merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Democratic Timor Leste. Sasaran yang hendak di capai yakni termapingnya desain perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Percepatan pembangunan tersebut menjadi kebutuhan karena secara kasat mata wilayah yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) perbatasan tersebut masih serba tertinggal di bidang infrastruktur baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta layanan dasar lainnya.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, teks

‘’Oleh karena itu rakor ini menjadi salah satu poin tersendiri bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementrian PUPR sehingga setiap usulan dari Kabupaten Kota di kawasan perbatasan benar – benar terakomodir dalam sebuah rencana aksi nyata,” kata Bupati.

Bupati Belu menyebutkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ditekankan berbasis pada penataan ruang karena penataan ruang merupakan prasyarat bagi pembangunan kawasan tersebut agar terpadu baik dengan pembangunan sektor lain maupun terpadu dengan wilayah sekitarnya. Melalui penataan ruang diharapkan dapat terwujudnya ruang perbatasan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk dan dalam ruangan

Lebih Lanjut Bupati katakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama karena Kabupaten Belu Provinsi NTT merupakan salah satu Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang di tetapkan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di titik-titik perbatasan negara. Di Kabupaten Belu terdapat 6 Kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Perbatasan Negara oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dibutuhkan sarana dan prasaran yang memadai.

Dalam percepatan pembangunan dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta sebagai penggerak Ekonomi di kawasan Perbatasan agar tujuan security, prosperity dan lingkungan dapat tercapai. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan merupakan salah satu kebijakan dalam Nawacita.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, bunga

Pemateri dalam rapat koordinasi perencanaan tata ruang kawasan perbatasan di Kabupaten Belu yakni Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan – Ir. Agus Irawan dengan judul materi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Sebanyak 95 peserta OPD yang mengikuti Rakor Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Tingkat Provinsi NTT diantaranya adalah OPD Provinsi sebanyak 10 orang, Kabupaten Kupang 8 orang, Kabupaten TTS sebanyak 8 orang, Kabupaten TTU sebanyak 8 orang, Kabupaten Malaka sebanyak 8 orang, Kabupaten Belu dan Camat sebanyak 23 orang, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 5 orang, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 5 orang, Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 5 orang, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 5 orang, Kabupaten Alor sebanyak 5 orang dan Kabupaten Rote sebanyak 5 orang.

Berita/Foto: Mercy Aton & Sipri Luma

Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *