OMBUDSMAN RI TERIMA KELUHAN SOAL LAYANAN PUBLIK

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU–Kamis (19/09) ,Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan inovasi On The Spot penerimaan dan verifikasi laporan pengaduan pelayanan publik (PVL) dari masyarakat Kabupaten Belu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belu bertempat di Plaza Pelayanan Perizinan Publik Timor-Atambua.

Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang tersenyum, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Asisten Pratama Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi NTT – Leila Noury,SH mengatakan arti dari ombudsman ini merupakan salah satu lembaga pelayanan publik negara yang didirikan dengan melalui Undang-undang No.37 tahun 2008 tentang pelayanan publik karena ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga bisa menerima pengaduan dan menerima konsultasi dari masyarakat, dirinya juga menambahkan bahwa tugas utama dari ombudsman yakni menerima pengaduan dan menerima konsultasi. Sejak tahun 2008 ini kita dapat melihat bagaimana masyarakat melapor ke ombudsman sangat kurang sehingga di tahun 2019 ini di lakukan di luar Kota Kupang yakni Kabupaten Belu untuk On the spot langsung ke lapangan untuk menerima pengaduan dari masyarakat secara langsung.

Gambar mungkin berisi: 1 orang

“Kalau ada laporan masyarakat yang tergolong ringan maka kita bisa langsung berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini difasilitasi oleh Dinas PMPTSP sehingga bisa diselesaikan saat itu juga jika sesuai dengan syarat-syarat pengaduan ke ombudsman telah terpenuhi kalau laporannya sedang atau berat kita akan mengambil saja syarat formil atau materialnya disini yang nantinya akan dbawakan ke kupang dengan mengikuti prosedur untuk penyelesaian laporan yang berat atau sedang,” katanya.

Gambar mungkin berisi: 3 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Lebih lanjut Leila juga mengatakan kegiatan PVL ON THE SPOT ini bersifat tahunan dan akan rutin dilaksakan setiap tahunnya, dan akan memilih dititik mana saja yang ramai dan banyak masyarakat yang datang sehingga bisa melakukan PVL ON THE SPOT.

“ Untuk Kabupaten baru tahun ini di lakukan PVL ON THE SPOT dan karena Belu juga merupakan kabupaten yang pertama untuk di kunjungi. Tahun depan kalau dari pusat ada pengangaranya maka kami akan berkunjung kabupaten-kabupaten yang lain. Penilaian dari ombudsman ini akan menjadi salah satu wadah yang bagus untuk ombudsman mencari tau kelemahan-kelemahan setiap instansi dalam memberikan pelayanan publik, selain itu juga bisa melihat kelebihan dari pelayanan publik yang diberikan oleh intansi atau daerah tertentu yang kita datangi,” ujarnya.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk

Leila berharap agar setiap OPD bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga masyarakat yang datang bisa merasa puas dan bisa terlayani dengan baik. Dirinya juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk bekerjasama yang baik dengan pemerintah daerah sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang jauh lebih baik.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, langit, pohon, luar ruangan dan dekat

Sementara itu Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu – Dra. Maria M. K. Eda Fahik, MM menyampaikan terimakah kepada Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT telah memilih Kabupaten Belu untuk melakukan jemput bola penerimaan laporan dan ON THE SPOT karena dari 22 Kabupaten Kota Provinsi yang ada di NTT Kabupaten Belu yang mendapatkan kepercayaan untuk ombudsman berkantor di Kabupaten Belu. Dirinya juga mengatakan dengan kedatangan ombudsman ini kami sangat siap dan juga tidak melakukan suatu persiapan yang sangat luar biasa karena pelayanan kami sudah standar.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk, tabel dan luar ruangan

Selain itu Kadis juga berharap semoga kemitraan bersama ombudsman ini tetap terjalin karena ombudsman merupakan salah satu lembaga yang telah dberikan kewenangan untuk melakukan penilaian atas kepatuhan pelayanan publik disetiap Kabupaten kota.

Sebagai informasi untuk masyarakat Kabupaten Belu untuk bisa melaporkan langsung ke ombudsman dengan melalui telpon atau sms ke nomor call center ombudsman dengan nomor 081353241986.

Berita/Foto: Mercy Aton & Jhon Dasilva

Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *