PERMUDAH PELAYANAN, DINAS PMPTSP GELAR RAKOR PERJANJIAN KERJASAMA

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Senin (29-04), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Belu, Dra. Maria Kornelia Eda Fahik memimpin Rapat Koordinasi pembahasan Perjanjian Kerjasama bersama Organisasi Perangkat Daerah dan Kementerian Lembaga, Berlangsung di Kantor Plaza Pelayanan Publik Timor – Atambua.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang duduk dan dalam ruangan

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Belu mengatakan Rapat Koordinasi bersama OPD dan Kementerian Lembaga dan Perbankan yang berada di Kabupaten Belu ini membahas Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Lembaga dan Instansi terkait dengan Dinas PMPTSP yang belum ditandatangani. Kementerian Lembaga, Perbankan dan OPD yang hadir hari ini siap untuk menandatangani perjanjian kerjasama dan diberi waktu sampai hari kamis untuk finalisasi draft perjanjian kerjasama dan selanjutnya ditentukan lagi waktu untuk penandatangan perjanjian kerja sama.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Lanjut Kadis, penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut perlu dilakukan untuk mengintegrasikan pelayanan publik di Kabupaten Belu yang sampai saat ini masih terpisah di Kementerian Lembaga maupun di OPD Kabupaten Belu. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut mempemudah masyarakat mendapatkan ijin atau rekomendasi. Masyarakat tidak lagi harus mengurus ijin atau rekomendasi ke Kementerian Lembaga atau OPD terkait melainkan dapat diurus di Plaza Pelayanan Publik Timor-Atambua.

Gambar mungkin berisi: 9 orang, orang duduk dan dalam ruangan

Hingga saat ini sudah tujuh Dinas yang sudah melakukan penandatanganan kerjasama dan sudah menempatkan personilnya di Dinas PMPTSP yakni Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, BAPENDA, DISDUKCAPIL, serta dari BUMN yakni BPJS Ketenagaan, BPJS Kesehatan, dan PT. Pos Indonesia, dalam melaksanakan urusan perijinan maupun non perijinan sangat lancar dan tidak ada keluhan dari masyarakat, kata Kadis
Sebagai informasi pelayanan pembayaran ppn dan pph, pembelian meterai dan benda-benda pos pada PT. Pos Indonesia dapat dilakukan di Plaza Pelayanan Publik Timor-Atambua.

Hadir pada rapat koordinasi tersebut para Pimpinan OPD terkait, perwakilan PMPTSP Propinsi NTT, BUMN, BUMDES dan Kementerian Lembaga serta Pimpinan Bank NTT cabang Atambua.

Foto/Berita: Ischa Tae/Sipri Luma

Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *