MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN INOVATIF

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (25/04), Pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 23 Tahun 2019 bersama ASN serta Tenaga Kontrak Daerah Lingkup Pemkab Belu, berlangsung di halaman Kantor Bupati Belu.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang berdiri, pohon, rumput, luar ruangan dan alam

Amanat Menteri Dalam Negeri – Tjahjo Kumolo pada Peringatan Hari Otonomi daerah ke-23 yang di bacakan oleh Bupati Belu dalam sambutannya mengatakan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prinsip tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah telah menerbitkan peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ). Peraturan ini selain LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban, Kepala Daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat yang membuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sebagai perwujudtan transparan dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat juga dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang berdiri, pohon dan luar ruangan

Selanjutnya dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai “konsumen” Pelayanan Publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai “citizen” termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

“Semua Aparatur sipil negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan demikian Pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan”.

Bupati Belu juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengelola semua keuangan daerah dengan baik dan melaporkan hasilnya, agar Kebutuhan masyarakat tidak lagi melalui birokrasi yang panjang, sehingga dengan Desentralisasi Otononomi Daerah Kebutuhan Mayarakat bisa di Tangani oleh daerah sesui dengan anggaran yang tersedia.

Selain itu Bupati juga menambahkan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa pemerintah ada di tengah-tengah mereka, ungkapnya.

Foto/Berita: Anna Ukat & Cransen Fontes

Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *