BPNT PERMUDAH KEBUTUHAN KPM

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Rabu (10/04), Sekretaris Daerah Kabupaten Belu bersama Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Belu menggelar Rapat Koordinasi persiapan dalam rangka Peralihan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2019 mendatang. Rapat koordinasi Rastra yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Drs. Petrus Bere berlangsung di Ruang Rapat Sekda Belu.

Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan disalurkan melalui BRI pada Juni mendatang yang didahulukan kepada masyarakat wilayah perkotaaan, selanjutnya akan dibagikan ke kecamatan dan desa -desa secara bertahap. Untuk saat ini sementara dilakukan persiapan terkait penyiapan agen penyalur dan sosialisasi edukasi kepada masyarakat penerima bantuan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Drs. Petrus Bere mengatakan sesuai kebijakan Kementerian Sosial bahwa pada bulan Juni mendatang akan dilaksanakan Bantuan Rastra berupa Non Tunai untuk Kabupaten Belu dengan dua Kecamatan sebagai percontohan yaitu Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Kakuluk Mesak.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, dalam ruangan

’’Sistem pembagian RASTRA ada dua yakni Tunai dan Non Tunai. Non Tunai lebih baik, agar Keluarga Penerima Manfaat dapat memilih sendiri dengan bebas kualitas beras dan telur, namun dengan catatan jumlah harganya hanya Rp. 110.000,’’ Kata Sekda.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belu Elly Ch. Rambitan, SH. M.Hum mengatakan terdapat 14.180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BANSOS Pangan di Kabupaten Belu. BANSOS Pangan yang selama ini diterima masyarakat Kabupaten Belu, berupa Beras Sejahtera (RASTRA) yang perbulannya 10 KG dan diterima per 3 bulan menjadi 30 KG. Program Pemerintah Pusat ini sesuai dengan yang diharuskan oleh Presidan RI bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan akan kebutuhannya melalui Bantuan Pangan Non Tunai.

’’Jadi Bansos, baik itu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Pangan kedepan semuanya Non Tunai, bantuan disalurkan melalui bank penyalur yang telah ditentukan sehingga masyarakat bisa mengambil sendiri di rekening masing-masing. Juga diharapkan agar masyarakat dapat belajar menabung dan memanfaatkan fasilitas yang serba online,’’ ujar Kadis.

Gambar mungkin berisi: 7 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Lanjut Kadis, ’’Terkait dengan data masyarakat penerima BANSOS Pangan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Tentang perubahan data misalnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut meninggal dunia atau pindah maka akan dilakukan pembaharuan data melalui forum musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Hasil dari musyawarah tersebut akan ditetapkan dan diusulkan lagi ke Kementerian,’’ tutur Kadis.

Berdasarkan ketetapan dari Kementerian Sosial RI, pada bulan Juni Tahun 2019 di NTT terdapat 2 Kabupaten yang akan mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Di Kabupaten Belu ada 2 Kecamatan yang menjadi percontohan Bantuan Pangan Non Tunai yakni Kecamatan Atambua Barat dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kecamatan Kakuluk Mesak 555 KPM.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas kominfo Kabupaten Belu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Belu, Perwakilan dari BP4D, Pimpinan Bank Rakyat Indonesia, Kepala Bulog Sub Divre Atambua serta Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Belu.

Foto/Berita: Ischa Tae & Jho Dasilva

Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *