1.360 UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENDAPAT PENINGKATAN KUALITAS DI TAHUN 2019

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Rabu (27/03), Radio Republik Indonesia (RRI) Atambua melakukan dialog bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu melalui Program Aspirasi Timor Alor (TORA), yang membahas tentang tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belu.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang duduk dan dalam ruangan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu, melalui Kepala Bidang Perumahan Yustina Margareta Lahok, ST mengatakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belu adalah menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Belu, menurunkan angka Backlog atau KK yang belum mempunyai rumah atau masih menumpang, dan mengurusi kawasan pemukiman.

‘’Terkait kawasan pemukiman, tahapan sekarang yang sementara di lakukan adalah pemerintah sedang berupaya menyiapkan lahan dan di serahkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan rumah khusus dan rumah susun yang peruntukkannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,’’ kata Kabid.

Untuk perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih memfokuskan pada pada penuntasan rumah tidak layak huni. Yang sementara ini dilaksanakan adalah peningkatan kualitas atau rehab berat menggunakan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), APBD I Dan APBN, lanjut Ibu Kabid.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk

‘’Total rumah yang tidak layak huni berjumlah 19.000 unit lebih, sejauh ini yang sudah di tangani dari Tahun 2017 dan 2018 di tambah dengan rencana kerja Tahun 2019 kurang lebih 3.400 unit . Dalam Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan melakukkan rehab rumah menggunakan dana DAK sebanyak 170 unit, DAU 397 unit, APBD I 18 unit dan APBN sebanyak 775 unit,” ujar kabid.

Bagi Masyarakat Kabupaten Belu yang belum mendapatkan Bantuan Sosial perumahan untuk sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih melakukkan pendataan dan identifikasi keberadaan masyarakat di Desa dan Kelurahan yang akan di intervensi sesuai ketersediaan anggaran yang di alokasikan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu.

Foto/Berita: Iska Tae & Jun Naibuti

Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *