ASN Diminta Evaluasi Perkembangan Kinerja Pelaksanaan Otda

Atambua, Citra Anak Belu

Wakil Bupati, Drs. J. T. Ose Luan, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belu untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah (Otda). Hal tersebut diungkapkan pada saat menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam Apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-XXI, di Lapangan Kantor Bupati Belu, Selasa (25/4/2017).

Dalam pelaksanaan otonorni daerah, ungkap Wabup Ose Luan bahwa Pemerintah Daerah senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.  “Inilah tujuan utama otonomi daerah yang harus menjadi prioritas kebijakan daerah pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia,” ujar Wabup.

Mengusung tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government”, Mantan Sekda Belu ini menjelaskan, tema ini memiliki 4 makna pokok, yang Pertama : Pelaksanaan Otonomi Daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang Kedua: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronic-government, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

Yang Ketiga: Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic-government, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur Pemerintah Daerah. Yang Keempat: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (atau good local governance) dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (atau clean local government). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  “Oleh karena itu, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Mendagri berharap, setiap Pemerintah Daerah senantiasa berinisiatif untuk mengelola pelayanan publik berbasis electronic-government.” ungkap Wabup Ose Luan.

Berkenaan    dengan    Peringatan    Hari   Otonomi Daerah  ke-XXI  Tahun  2017  ini,  Wabup Belu menyampaikan lima arahan  pokok Mendagri  bagi seluruh Pemerintah Daerah sebagai berikut: Pertama: Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus senantiasa terjalin   hubungan   yang   harmonis   antara   Kepala Daerah dan DPRD sebagai sesama Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, termasuk hubungan   yang   harmonis   dengan   seluruh   Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Oaerah. Kedua: Tingkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  baik  dan  profil pemerintahan daerah yang bersih, melalui reformasi birokrasi, serta  peningkatan kapasitas dan  integritas seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, baik Kepala Daerah, DPRD, maupun pegawai negeri sipil.

Ketiga: Prioritaskan program pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didukung dengan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keempat:   Tingkatkan   Daya   Saing   Perekonomian Oaerah  di  tengah  percaturan  ekonomi  global  dan regional, termasuk era Masyarakat Ekonomi ASEAN, melalui pengelolaan    potensi   ekonomi   daerah   yang melibatkan seluruh   lapisan   masyarakat    dan   dunia usaha. Kelima:    Tingkatkan     Keterbukaan    lnformasi    Publik melalui  pelayanan  informasi  dan dokumentasi  publik di lingkungan     Pemerintahan   Daerah    secara    efektif, efisien,  dan dapat dipertanggungjawabkan. (CIABEL/YK)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *